Demonstran tak gubris keluhan SBY Kerbau ’Si Lebay’ demo lagi

Foto: dtc

Namun keluhan dan curhat SBY tersebut, malah membikin sejumlah elemen untuk mengulangi aksi serupa. Aksi dengan membawa kerbau digelar siang tadi mulai pukul  11.00 WIB. Penggagas aksi ini, Yosep Rizal dan peserta aksi membawa kerbau yang sama, dengan yang dibawanya dalam aksi 28 Januari, yang memicu curhat dari SBY di Cipanas pada Selasa kemarin. Kerbau itu disewanya dari seorang teman. ”Kita bawa dengan mobil bak terbuka,” ujar Yosep yang dalam aksinya mengatasnamakan Pemuda Cinta Tanah Air ini.

Yosep memberi nama kerbau itu ”Si Lebay”. Selama ini Si Lebay telah tiga kali diajaknya berdemo. ”Pertama dulu di waktu di KPU, kedua 28 Januari dan hari ini yang ketiga,” paparnya.

Yosep mengaku tidak pernah takut atau khawatir jika aksinya nanti dihadang dari pihak kepolisian. ”Kalau dilarang itu berarti pemerintah sudah melarang hak warga untuk berekspresi,” kata Yosep.

Aksi demonstrasi unik yang dilakukan oleh Yosep Rizal dengan membawa kerbau menjadi buah bibir. Pasalnya Presiden SBY sampai membahas hal tersebut dalam rapat kerja di istana Cipanas, Jawa Barat.
Meski demikian Yosep mengaku jika aksi yang ia lakukan pada tanggal 28 Januari lalu, tidak dimaksudkan untuk mengumpamakan seseorang dengan kerbau yang ia beri nama "Si Lebay" tersebut.

"Itu kan maknanya banyak, terserah orang mau menyimpulkan apa, yang jelas itu SBY sendiri yang meyimpulkan kalau dia gendut dan lambat," ujar Yosep Rizal.

Menurut Yosep, tidak seharusnya SBY menanggapi serius aksi yang ia lakukan pada perayaan 100 hari pemerintahan kabinet SBY tersebut. "Kalau dia tidak merasa (gendut dan lamban) jangan tersinggung dong," tambahnya.

Salah alamat
Sedangkan juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rahman menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai aksi demo belakangan ini tidak sopan dan merusak martabat dan budaya bangsa, salah alamat. Seharusnya yang dia salahkan adalah pemerintahannya sendiri yang selama 100 hari nol besar.

"Mestinya SBY melihat substansi dari aksi tersebut. Bukan melihat dari sopan tidak sopan aksi yang dilakukan oleh rakyat dan aktivis. Kalau yang namanya demo kan bebas mengekspresikan," kata Fadjroel Rachman kepada Wawasan, Rabu (3/2) pagi tadi di Jakarta.

Menurut Fadjroel, aksi demo yang semarak dan cukup besar yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat belakangan ini, karena menilai program 100 hari pemerintahan SBY nol besar baik dari segi pemberantasan korupsi, penegakan HAM maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, misalnya, pemerintah dalam hal ini kepolisian tidak berani menangkap Anggodo. Tapi yang menangkap malah KPK yang merupakan lembaga independen. Sementara dalam penegakan HAM seperti kasus Trisakti, Semanggi dan kasus Munir tidak terungkap.

Tuntutan Kompak sendiri, soal aturan pembuktian terbalik bagi pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai kini belum dilaksanakan.

Begitu juga soal kesejahteraan rakyat. Program 100 hari pemerintahan SBY malah lebih memfokuskan pada belanja dan pemberian fasilitas mewah para pejabat. Anggaran negara lebih banyak untuk pejabat dan renovasi yang tidak bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat.

"Jadi wajar kalau para aktivis turun ke jalan melakukan aksi protes dan sejumlah kalangan mengkritik pemerintahan SBY, karena mereka menilai program 100 hari SBY nol besar dan hanya mementingkan para pejabat, bukannya memikirkan nasib rakyat yang memilih dia," katanya.  ary/dtc/yan