PAN minta perampingan

JAKARTA- Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi koalisi yang memerintah. Usulan ini menyusul kekalahan kubu Demokrat, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna menentukan sikap soal kasus Bank Century.

”Evaluasi mendasar atas strategi komunikasi politik lembaga kepresidenan, sistem komunikasi internal partai-partai koalisi dan format atau substansi dari pakta koalisi,” kata salah satu Ketua PAN, Bima Arya Sugiarto, Jumat (5/3) pagi tadi.

Kedua, Bima mengusulkan Presiden mempertimbangkan penyederhanaan pola koalisi dari koalisi gemuk menjadi koalisi terbatas (limited coalition). ”Koalisi pemerintahan yang ramping, loyal, dan disiplin jauh lebih bermakna dibanding koalisi gemuk yang tidak loyal dan tak terkendali,” ujar Bima.

Perampingan ini, juga bagian dari ketegasan SBY menerapkan prinsip reward and punishment demi efektivitas pemerintahan dan menunaikan janji-janji kampanye di Pemilu 2009.

Dalam pidato menanggapi hasil paripurna, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan program pembangunan, bukan mempersoalkan koalisi partai politik. Dia menekankan yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa semua program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat terus dapat dilanjutkan.

"Bagi saya sendiri prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro-rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah," kata dia.

Dia menekankan koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika. Jika ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, menurut dia, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat.

Tak tahu
Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa tak mau memberi pernyataan soal nasib koalisi pasca putusan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat soal kasus Century.

"Saya tidak tahu dan tidak bisa menduga apa-apa. Itu betulbetul menjadi hak prerogatif presiden," kata Hatta di Istana Negara, kemarin.

Disebutkan Hatta, setidaknya terdapat dua hal pokok yang mendasari koalisi. "Yang pertama adalah code of conduct, etika berkoalisi, ada sejumlah aturan, tata krama, etika dan kesantunan kesepakatan yang di dalamnya tertuang," tambahnya.

Yang kedua, jelas dia, adalah tanggung jawab. "Ikut bertanggung jawab bersama di dalam mengelola pemerintah ini. Dua pilarnya ini kita bertanggung jawab," tambah dia.

Terkait pidato SBY, Hatta berpendapat, pidato itu sangat jelas. "Jadi tidak bisa saya meneerjemahkan apa lagi dan kita semua sudah mendengarkan semua bagaimana kebijakan sangat clear," kata dia. vivanews-pu