Masih butuh penopang kekuasaan SBY takut menindak koalisi

Foto: ant-pu

kondisi akan lebih tidak stabil kalau SBY dan Partai Demokrat melepaskan partai mitra koalisinya. Lagi pula perbedaan pendapat itu hanya pada isu kasus Bank Century saja.

”Itu satu isu saja. Pada saat yang sama di DPR kan banyak isu, dan antara Presiden dan Dewan nggak ada masalah. Jadi nggak ada alasan untuk kocok ulang. Jangan sampai satu noktah kecil menceraiberaikan secara politis. Hitungannya masih 5 tahun ke depan, bukan hari atau bulan,” tandas Syamsudin.

Dalam pidatonya SBY mengisyaratkan akan mempertahankan koalisi, kendati partai mitra koalisi tidak sejalan dengan pemerintah pada sidang paripurna DPR Rabu 3 Maret lalu.

”Koalisi dibangun dengan niat baik. Kesepakatan dan etika, manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat,” kata SBY.

Dikecam
Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menanggapi hasil rapat paripurna DPR tentang kasus Century, dikecam aktivis. Pidato itu dinilai bukannya memberi ketenangan, tapi malah akan menambah kejengkelan dan semakin gencarnya gerakan politik masyarakat.

"Pidato itu memalukan. Sebab dia mendahulukan penjelasan penyelesaian dirinya sebagai presiden yang tidak menerima sepeser pun dana Century,"kata aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti, di Jakarta, pagi tadi.

Ray juga menilai pidato presiden terlalu banyak menggurui tentang etika, sopan santun, dan adab berdemokrasi. Padahal demokrasi itu hancur di bawah kekuasaannya. Ray mengambil contoh, bagaimana SBY tak memperlihatkan sikapnya untuk tunduk pada hasil rapat paripurna dengan menyatakan untuk mempertimbangkan pengunduran diri terhadap wapres dan menteri keuangan.

"Sikapnya itu justru bakal menambah gencarnya gerakan politik masyarakat,"katanya.

Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahriz mengatakan, partainya siap menghadapi segala risiko atas sikap fraksinya yang memilih opsi C (bail out melanggar hukum) dalam rapat paripurna DPR.Termasuk kalau menteri-menteri dari PPP diresafel. "Pilihan opsi C oleh PPP itu sudah dihitung segala konsekuensinya,"kata Irgan pagi tadi.

Menurutnya, PPP memilih opsi C karena sejak awal partainya komitmen untuk menyelesaikan persoalan Bank Century secara tegas dan mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta ditindaklanjuti secara hukum.

"Karenanya pilihan terhadap opsi C adalah pilihan rasional, objektif, dan lebih konkret,"tegas Irgan.

Namun begitu, lanjut Irgan, sikap PPP dalam penetapan pilihan rekomendasi Pansus, tidak bisa dikaitkan dengan keberadaan menteri dari PPP dalam kabinet. Penetapan opsi merupakan ketetapan partai, sedang kabinet merupakan hak prerogatif presiden.Apalagi sistem yang kita anut adalah sistem presidensil bukan parlementer.

Sementara itu, mantan Sekjen Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui dirinya kecewa dengan hasil akhir paripurna DPR tersebut. "Seharusnya koalisi itu berjalan seiring dan seirama dalam satu tujuan. Langkah terhadap partai koalisi yang tidak seirama akan diserahkan kepada Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina. Saya ini cuma kader,"katanya.

Yang pasti, kata Marzuki, meski opsi C yang dipilih, namun tidak serta merta pihak-pihak yang dianggap harus bertanggung jawab langsung mundur dari jabatannya. Karena proses selanjutnya akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Karena itu DPR akan menyerahkan proses itu kepada penegak hukum dan agar penegak hukum yang memprosesnya.ary/dtc-pu