Dugaan barter 7 perkara dengan penutupan skandal Century 5 parpol ditekan pemerintah

Foto: Weynes-yan

Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century, dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum. ”Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun,” ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.

Menurut Yuddy, dugaan ICW bahwa ada indikasi barter kasus dengan penutupan skandal Bank Century adalah peringatan bagi partai politik untuk mendukung penuh pelaksanaan rekomendasi DPR. Jika ada yang berkhianat, maka jelaslah parpol mana yang melakukan barter kasus.

”Apa yang disampaikan oleh ICW adalah peringatan agar tidak ada parpol yang mengkhianati hasil Paripurna,” ujar Yuddy Chrisnandi.

Yuddy memahami parpol koalisi saat ini dalam posisi sulit. Sikap objektif sejumlah parpol koalisi membuat mereka langsung berhadapan dengan Presiden SBY. "Walaupun ditekan oleh pemerintah janganlah gentar, " ingat Yuddy.

Yuddy bersyukur posisi partainya berada di luar kekuasaan. Yuddy menjanjikan Hanura akan tetap objektif dan mendukung penuh penuntasan skandal Century.

Informasi yang bekembang di DPR, kelima parpol yang dianggap ditekan tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra.Golkar dijanjikan "keamanan" bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS."Bos Gerindra ada yang bermasalah," jelas sumber di DPR.

Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara "barter" perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.

Tujuh kasus versi ICW ini, yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM. Kemudian kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.

Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya? " keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten.Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus.

Berkhayal
Di lain pihak, Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan ICW yang menyebut ada barter 7 perkara dengan skandal Century tanpa dasar. PD menyebut ICW berkhayal."Saya kira ICW dan orang yang menghembuskan isu itu berkhayal," ujar Sekjen DPP PD Amir Syamsuddin, Senin (8/3).

Menurut Amir, ICW seharusnya melontarkan pernyataan berdasar fakta bukan opini semata. Jika ada tokoh yang mengamini apa yang disampaikan ICW, menurut Amir, sedang berharap ada barter tersebut. "Mereka berharap barter itu terjadi," papar Amir.

Amir mengajak semua pihak untuk berhenti menghembuskan isu tidak penting.Masyarakat, menurut Amir, menantikan penuntasan skandal Century yang ditindaklanjuti penegak hukum. "Jangan mencampuri apa yang ditangani aparat penegak hukum, " tutup Amir.

Rekomendasi
Di sisi lain, mantan anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, akan mengajak kawankawannya untuk melihat surat berisi salinan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden SBY.

Bambang ingin memastikan surat tersebut berisi keseluruhan kesepakatan rekomendasi opsi C yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR. "Nanti kita akan cek lagi apakah yang dia teken sesuai dengan opsi C atau ada yang dihilangkan, misalnya soal nama-nama dan penonaktifan, " kata Bambang, Minggu (7/3).

Bambang menilai perlu melakukan pengecekan karena ketua DPR, menurut Bambang, ogah-ogahan saat menandatanganinya.

"Ya itu setelah didesak-desak oleh para wakilnya, informasi yang saya terima tadi adalah keluhan para staf ahli Pansus. Tidak boleh ada kalimat redaksi yang dikurangi atau ditambahkan," jelas Bambang.

Bambang juga membantah tudingan Ketua DPR Marzuki Alie yang menilai dirinya hanya mencari panggung politik saja. "Sampaikan ke dia saya tidak mencari panggung," sanggah Bambang.

Diberitakan sebelumnya Bambang menuding Marzuki tidak mau menandatangani surat untuk Presiden karena adanya nama wapres Boediono dalam daftar penanggungjawab skandal Century. Pernyataan Bambang ini dibantah keras oleh Marzuki Alie.Marzuki balik menuding Bambang hanya mencari panggung politik saja.ary/dtc/yan