Semarang bergandeng tangan?

DI sela-sela riuh rendahnya proses Pemilihan Walikota Semarang, ada wacana yang digelindingkan, yakni ibukota Jateng sebaiknya dipindah saja dari kota ini. Alasannya daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial kota ini dinilai makin merosot. Isu dan wacana ini tentu saja memancing pendapat berbagai pihak. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo hanya berkomentar singkat: "Itu ngoyoworo, apa dikira murah biaya boyongan itu?"

Karenanya rakyat Semarang akan sangat berharap kepada calon walikota yang baru ini untuk menjawab tantangan bahwa Semarang masih layak menjadi ibukota Jawa Tengah. Hanya permasalahannya, para calon walikota saat ini semuanya dari kalangan birokrat dan belum memperlihatkan prestasi yang membanggakan warganya.Pertanyaannya: dapatkah mereka berubah drastis jika terpilih menjadi walikota kelak? Wallahu A"lam.

Sudahlah masalah khas kota-kota besar biar "diborong" Jakarta saja, namun di Semarang tidak mengalaminya.Tugas kita adalah tetap menjaga Semarang agar tetap ATLAS, mumpung Semarang belum terlanjur parah seperti Jakarta.Sederhana saja kekhawatiran itu muncul, karena dalam enam dekade terakhir ini, kebanyakan negaranegara di kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan yang luar biasa cepatnya (termasuk Semarang).

Pertumbuhan dan dinamika penduduk seperti ini terkait dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, yang cenderung membentuk sebuah formasi yang berbentuk "Extended Metropolitan Region", yang dicirikan oleh pertumbuhan di kota-kota inti yang meluber ke kawasan peri-peri di sekitarnya (Firman, 2003, McGee, 1989). Dalam sebuah studinya, Firman (2003) juga menemukan bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki basis industri, mengalami pertumbuhan penduduk urban yang lebih cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat kabupaten-kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa yang membentang dari Jakarta hingga Semarang melalui Cirebon.

Pertumbuhan Kota Semarang jelas memerlukan perencanaan strategis guna menunjang pembangunan kota yang berkelanjutan. Menurut Soedradjat (2000 pada tahun 1997 dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.Dari sejumlah 214 kabupaten yang dievaluasi, 30 persen kinerjanya buruk dalam arti rencana tata ruang tidak dapat dijadikan acuan pembangunan, 50 persen masih memerlukan perbaikan, dan 20 persen masih dapat digunakan sebagai acuan pembangunan.

Persoalan Semarang sangat kompleks, terutama karena "keberpihakannya " kepada ekonomi kapitalistis.Hal ini terungkap dalam disertasi Lisdiono (2007) dari Universitas Diponegoro Semarang. Menurut Lisdiono, pada tataran normatif, Perda tentang Tata Ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang cenderung untuk melegitimasi kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kekuatan pasar (market driven), misalnya melegalkan kawasan-kawasan yang semestinya dikonservasi atau dilindungi (seperti kawasan perbukitan yang rawan longsor, kawasan resapan air, dan kawasan pesisir pantai) untuk pengembangan permukiman-permukiman penduduk, pendidikan, perindustrian, perhotelan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dampak dari pergeseran kebijakan hukum tata ruang adalah harga tanah makin tidak terjangkau, sehingga yang terjadi adalah konflik-konflik seperti kasus Cakrawala atau Jayenggaten, maupun penggunaan tempat bisnis dan tempat usaha yang tidak semestinya. Konflik-konflik antara pemerintah kota dengan kaum migran dari kalangan menengah ke bawah ini, seperti para pemukim liar dan pedagang kaki lima, setidaknya menunjukkan bahwa urban management belum dilakukan secara baik di Kota Semarang.

Berbagai penelitian tentang megaurban telah menghasilkan temuan yang cukup mengejutkan. Misalnya hasil penelitian dari Adair (2005) menunjukkan bahwa tingkat kematian anak dari golongan miskin kota di wilayah pinggiran megaurban Jakarta ternyata lebih tinggi jika dibandingkan tingkat kematian anak di perdesaan. Ini artinya kesejahteraan kaum urban dari golongan miskin sangat memprihatinkan. Demikian pula hasil penelitian Chandrasekhar (2007) di India Konsumsi dan distribusi rumah tangga miskin kota terhadap private goods dan public goods yang tinggal di daerah non-slum, ternyata tidak lebih baik jika dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan liar.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Yulinawati (2005) bahwa Jakarta mengalami degradasi lingkungan yang luar biasa terkait dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Warga miskin kota justru mengeluarkan dana yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Demikian pula sanitasi sangat jelek, serta polusi yang tinggi.Kenyataan ini nampaknya terkait pula dengan hasil penelitian Jones (2001) yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk di kawasan pinggiran megaurban ternyata sangat tinggi jika dibandingkan daerah inti (core), demikian pula struktur ekonomi juga tumbuh secara dramatis di Jakarta.

Dari contoh hasil penelitian itulah Semarang meski berbenah agar permasalahan tersebut tidak terjadi di kota lunpia ini. Karenanya gaya manajemen pemerintah kota mesti berpihak kepada rakyat. Tuntutan ini belum cukup jika tidak disertai kinerja profesional para pejabatnya.

Seorang pejabat dikatakan profesional jika dalam benaknya hanya satu kata ketika bangun tidur: "Hari ini apa ya yang belum saya selesaikan untuk melayani rakyat yang memberi amanah kepadaku?" Jika tiap hari hanya kata-kata seperti itu yang terngiang dalam nuraninya, maka seorang pejabat tidak akan sempat memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apalagi ketika berkampanye, pejabat politik bersumpah dan berjanji hanya akan mengabdi kepada rakyat.

Di negara-negara maju yang tidak pernah mengklaim Pancasialis, justru para pejabatnya sangat religius.Mereka akan mengundurkan diri, bahkan bunuh diri jika merasa menyakiti rakyat. Sebaliknya kita terus berebutan untuk mencari penghidupan dan ujung-ujungnya hanya masyarakat yang dirugikan.

Karenanya para calon walikota, jika terpilih nanti, buktikan bahwa saudara dapat membangun Semarang ke arah yang lebih baik sehingga kota ini masih sangat layak dijadikan ibukota Jawa Tengah.  Saratri Wilonoyudho Peneliti dan Dosen MK Planologi Universitas Negeri Semarang, Anggota Dewan Riset Daerah Jateng